Beberapa Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Indonesia


Beberapa Alternatif Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indoensia

*Supyan.
Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun. Ternate. Maluku Utara

Walaupun kepulauan Indonesia hanya mewakili 1,3% luas daratan dunia, tetapi memiliki 25 % spesies ikan dunia (2000 jenis), 17% spesies burung, 16% reptil, 12%, mamalia (25 jenis), 10% tumbuhan (833 jenis), sejumlah invertebtara (seperti; molusca 2500 jenis, crustecea 214 jenis, Echinodermata 759 jenis, dan penyu 6 jenis), serta berbagai fungi dan mikroorganisme lainnya (Gautam, et al, 2000 dalam (Sutono, 2005).

Sisi lain yang menarik dari kawasan pesisir dan laut Indonesia adalah secara sosio-ekonomi dan kultural hampir 60% dari penduduk di Indonesia berada di kawasan pesisir, hampir 3 juta nelayan dan 2 juta petani nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Selain itu aktivitas ekonomi di kawasan pesisir (fisheries, tourism, mining and energy, transportation and marine industries) memberikan kontribusi sebesar 20 % dari GDP (Gross Domestik Product) dengan produksi perikanan terbesar nomor 6 di dunia (5,1 juta ton, FAO, 2002, dalam Sutono, 2005). Burked et al. (2002). bahkan memperkirakan, dari industry pesisir dan laut, seperti pabrik minyak dan gas, transportasi, perikanan dan pariwisata, laut Indonesia memberikan sumbangan sebesar 25 % dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara, dan 15 % dari lapangan pekerjaan di Indonesia. Kondisi objektif di atas, menempatkan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia sebagai salah sektor strategis dalam perekonomian mengingatnegara ini  memiliki potensi kelautan dan fishing ground yang sangat luas. Selain itu, keanekaragaman biota di laut yang sangat beragam menambah potensi ekonomi tinggi bagi bangsa ini. Namun demikian sifat industri perikanan tangkap yang open acess telah memunculkan adanya isu over eksploitasi. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena secara ekonomi dapat menimbulkan inefisiensi serta penurunan stok sumber daya perikanan baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondis tersebut di atas semakin diperpara dengan kenyataan bahwa kondisi laut Indonesia saat ini cukup memprihatinkan jika dilihat dari dua aspek. Pertama, adalah over eksploitasi dan kedua, adalah under eksploitasi. Over eksploitasi merupakan pemanfaatan laut secara berlebihan namun tidak diimbangi oleh pembudidayaan atau regenerasi. Over eksploitasi banyak dialami oleh Laut Indonesia bagian barat, seperti Laut Jawa, Laut Sumatra, Laut Sulawesi, dll. Sedangkan, di Laut Indonesia bagian timur, seperti Laut Papua justru mengalami under eksploitasi. Itu terjadi karena penduduk di bagian timur Indonesia lebih sedikit dibandingkan penduduk di wilayah barat Indonesia. Akibatnya, tak sedikit masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan laut, kelengahan ini dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Sehubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Peraiarn di Indoensia, beberapa pengertian telah tertuang dalam beberapa produk hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan di Indonesia, antara lain yaitu: Undang-undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang mengartikan bahwa Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkmeningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Pengertian konservasi sebagai “upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya” juga tertulis dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 1 Angka 8; Peraturan Pemerintah No.60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan pada Pasal 1 ayat (3). [2], selanjutnya juga memperkenalkan istilah Kawasan Konservasi Laut (KKL) sebagai terjemahan resmi dari Marine Protected Area (MPA). Dalam implementasinya, model pengelolaan sumbedaya perikanan dan kelautan di Indoensia sampai saat ini oleh pihak pemerintah terutama KKP yang merupakan pengelola sumberdaya perikanan terus mencari dan menyemprunakan berbagai cara yang tepat untuk diterapkan. Beberapa model yang pernah diterapkan di beberapa kawasan di Indoensia antara lain :

1.  Pengelolaan Tradisional Pengelolaan tradisional

Pada pengelolaan ini, tingkat pengetahuan dan tekhnologi masyarakatnya sendiri masih rendah,disini campur tangan pemerintah dalam pengelolaan juga masih rendah,sehingga kondisi tekhnologi,ekonomi dan ekologi bisa dikatakan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sumberdaya perikanan. Namun kondisi untuk analisis sosial dan etikanya cukup bagus. Hal ini dikarenakan kepercayaan dan adat masyarakat dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat masih sangat kuat.

2.  Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (CBFM)

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut Community Based Fisheries Management (CBFM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya Perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (CBFM) adalah sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan kebijakan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/ berada di tangan masyarakat di daerah tersebut. Dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasi nya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya (Bengen, 2004). Nijikuluw (2002), menyatakan CBFM dapat dikembangkan melalui tiga cara:

  1. Pemerintah beserta masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan merupakan adat atau budaya yang dianut selama ini; nilai budaya tetap dijaga, kebijakan pengelolaan berdasarkan nilai budaya setempat.
  2. Pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Adat dan budaya tersebut barangkali telah hilang atau tidak digunakan lagi karena berubahnya zaman dan waktu. Meski demikian, masyarakat dan pemerintah menyadari bahwa adat dan budaya itu perlu dihidupkan lagi karena ternyata hilangnya adat dan budaya tersebut tidak membuat masyarakat semakin sejahtera;
  3. Pemerintah memberikan tanggung jawab sepenuhnya dari wewenang pengelolaan sumberdaya kepada masyarakat.

Sebagai suatu model, pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat memiliki kelemahan dan kelebihan, yang tentunya harus diperhatikan manakala kita mengembangkan sebuah model CBFM sumberdaya perikanan. Beberapa kelebihan (nilai-nilai positif) dari model CBFM ini adalah:

  1. Mampu mendorong pemerataan (equity) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
  2. Mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik.
  3. Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada.
  4. Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomi dan ekologi.
  5. Responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal.
  6. Masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan.

Sementara itu, kelemahan (nilai-nilai negatif) dari pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat antara lain adalah:

  1. Hanya dapat diterapkan dengan baik pada kondisi masyarakat yang strukturnya masih sederhana dengan skala dan wilayah kegiatan yang kecil.
  2. Masyarakat memiliki keterbatasan seperti tingkat pendidikan, kesadaran akan pentingnya lingkungan.
  3. Terjadinya ketimpangan dalam implementasinya karena tidak didukung oleh pemerintah.
  4. Hanya efektif untuk kawasan pesisir dan laut dengan batas geografis yang jelas atau terbatas.
  5. Rentan terhadap intervensi luar atau peledakan permintaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (Bengen, 2004).

3.  Co-Management

Pomeroy dan Williams (1994) dalam An (2004) menjelaskan bahwa konsep co-management adalah konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya. Dengan kata lain, co-management didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove dan lain sebagainya. Dalam konsep co-management, masyarakat lokal merupakan partner penting bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan. Jadi, dalam co-management bentuk pengelolaan sumberdaya alam berupa gabungan dari dua pendekatan utama yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (Goverment Centralized Management) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (Community Based Management). Pada Goverment Centralized Management, hirarki yang tertinggi hanya memberikan informasi kepada masyarakat, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pada Community Based Management, hirarki yang tertinggi adalah control yang ketat dari masyarakat dan koordinasi antar area yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. co-management     Saad (2010) menjelaskan bahwa prinsip co-management diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik atas sumberdaya alam perikanan kepada masyarakat. Pelaksanaan hak milik tersebut dibimbing oleh empat prinsip, yaitu kesamaan, pemberdayaan, pelestarian, dan orientasi system. Sedangkan komponen co-management, dilihat dari sisi pelaku, comanagement melibatkan seluruh unsur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sumberdaya alam perikanan (stakeholders).   Rudyanto (2004) mengatakan juga bahwa pelaksanaan co-management dalam jangka panjang diyakini akan memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yaitu:

  • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan.
  • Meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu.
  • Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan dengan model co-management ini sangat dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan kepada nelayan dan stakeholders lainnya. Penerapan pendekatan co-management membawa dampak positif bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diterima adalah:

  1. Pendirian dan penerapan co-management menyediakan kesempatan kepada nelayan untuk bekerja dalam bidang kepariwisataan dengan membawa wisatawan snorkeling dan diving di terumbu karang buatan.
  2. Menyediakan kesempatan bagi nelayan untuk menangkap jenis ikan demersal di terumbu karang buatan.
  3. Produksi ikan meningkat.
  4. Masyarakat memiliki mata pencaharian baru dalam bidang wisata.
  5. Pendapatan meningkat.
  6. Produksi ikan meningkat, sehingga distribusi pendapatan cenderung meningkat.

Walaupun banyak manfaat yang diterima, penerapan co-management juga memiliki kelemahan, yaitu untuk menerapkan sistem ini membutuhkan dukungan secara legal maupun finansial yang mahal seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah comanagement dan pengeluaran untuk minyak dan gas alam akibat penggunaan mesin yang sebelumnya tidak pernah.

4.   Pengelolaan Perikanan Berbasis pada Ekosistem (EBFM)

Definisi Ecosystem Based Fisheries Management menurut FAO (2004), EBFM diidentifikasikan sebagai pengelolaan perikanan yang mampu manampung dan menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan memperkirakan kebutuhan untuk generasi mendatang, dalam memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem kelautan. Oleh karena itu, tentunya pendekatan ini memperhitungkan pengetahuan dan ketidakpastian tentang keberlanjutan sumber daya kelautan, habitat, aspek stakeholders dalam ekosistem dan usaha menyeimbangkan seluruh tujuan yang ada pada masyarakat. Atau secara spesifik, tujuan dari pengelolaan perikanan berbasis ekosistem adalah untuk menilai dan mengelola dampak ekologi, sosial, dan dampak atau outcome yang terkait dengan kegiatan perikanan dalam kesatuan ekosistem (Fletcher,2006) Pendekatan ecosystem based fisheries management (EBFM) untuk pengelolaan sumberdaya perikanan mungkin merupakan salah satu metode alternatif untuk pengelolaan ekosistem sumberdaya ikan yang kompleks. The Ecosystem Principles Advisory Panel (EPAP), menyatakan bahwa EBFM mengemban sedikitnya 4 aspek utama (USA National Marine Fisheries Service, 1999 dalam Wiyono, 2006):

  1. Interaksi antara target spesies dengan predator, kompetitor dan spesies mangsa.
  2. Pengaruh musim dan cuaca terhadap biologi dan ekologi ikan.
  3. Interaksi antara ikan dan habitatnya.
  4. Pengaruh penangkapan ikan terhadap stok ikan dan habitatnya, khususnya bagaimana menangkap satu spesies yang mempunyai dampak terhadap spesies lain di dalam ekosistem.

Tujuan akhir dari EBFM adalah menjaga keutuhan dan kelestarian ekosistem. Sebagai alat monitoring ekosistem, EBFM kemudian dilengkapi dengan indikator ekologi untuk mengukur perubahan ekosistem yang dimaksud. Indikator-indikator ini diupayakan lebih berarti secara ekologi, mudah dipahami dan diterapkan di lapangan. Berdasarkan hasil monitoring ini diharapkan perubahan ekosistem termasuk manusia yang ada di dalamnya mudah dijelaskan, sehingga keadaan ekosistem secara keseluruhan akan diketahui dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secapatnya untuk mengatasi kerusakan yang ada. Sehingga perencanaan dan pengelolaan laut berbasis ekosistem sangat relevan untuk strategi pembangunan berkelanjutan karena akan dapat menjamin proses ekologi di laut, keanekaragaman biologi laut, dan kelangsungan hidup untuk seluruh populasi spesies laut asli (Wiyono,2006).

Silahkan di cofy atau di salin asalkan mencantumkan sumbernya.

Disadur dari berbagai sumber

Nikijuluw, V.P.H. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama P3R dengan PT. Pustaka Cidesindo

Susilowati, I. 2012.  Menuju Pengelolaan SDP Berkelanjutan yang Berbasis pada Ekosistem.UNDIP.

Susilowati, Indah, Waridin, Sutopo, dan Sutrisno Anggoro. 2010. The Prospect on Introducing Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM) For Sustainable Fisheries of Central Java Province-INDONESIA. Research Report. International Workshop on “Ecosystem Approach to Fisheries” Shanghai,China.

About supyan

Peduli Lingkungan Jangan Sekedar Slogan. Tinggalkanlah pola hidup yang merusak lingkungan

Posted on 23 September 2014, in Ekosistem Perairan, Informasi dan Teknologi, Konservasi, Manajemen Perikanan, Pengolahan Perikanan, Pesisir dan Laut and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: